Kelangkaan LPG 3 Kg di Indonesia: Dampak Kebijakan Menteri Bahlil dan Respon Rakyat serta Prabowo

Kelangkaan LPG 3 Kg di Indonesia: Dampak Kebijakan Menteri Bahlil dan Respon Rakyat serta Prabowo

loops.id
loops.id

Pada awal Februari 2025, pemerintah Indonesia, melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menerapkan kebijakan yang melarang penjualan gas elpiji (LPG) 3 kilogram (kg) bersubsidi di tingkat pengecer. Kebijakan ini mewajibkan masyarakat untuk membeli LPG 3 kg langsung di pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina. Tujuannya adalah memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan mencegah penimbunan serta permainan harga oleh oknum tertentu.

Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan berbagai masalah di lapangan. Banyak warga mengeluhkan kesulitan mendapatkan LPG 3 kg karena jarak ke pangkalan resmi yang jauh dan antrean panjang. Di media sosial, beredar video antrean panjang warga yang ingin membeli LPG 3 kg, dan topik terkait seperti “Bahlil” dan “LPG 3 Kg” menjadi trending.

Salah satu insiden tragis terjadi di Tangerang Selatan, di mana seorang warga dilaporkan meninggal dunia setelah kelelahan mengantre untuk membeli LPG 3 kg. Kejadian ini menimbulkan protes keras dari masyarakat, termasuk dari seorang pria di Tangerang yang secara langsung menyampaikan keluhannya kepada Menteri Bahlil. Ia mengungkapkan bahwa selama dua minggu terakhir sulit mendapatkan LPG 3 kg, yang berdampak pada usahanya.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penjualan LPG 3 kg melalui pengecer diaktifkan kembali mulai 4 Februari 2025. Hal ini dilakukan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi, sambil memastikan pengecer terdaftar sebagai sub-pangkalan resmi untuk pengawasan distribusi yang lebih baik.

Kebijakan awal yang melarang penjualan LPG 3 kg di pengecer bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Namun, implementasinya menimbulkan tantangan di lapangan, seperti kesulitan akses bagi masyarakat dan potensi kelangkaan LPG. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan antara pengawasan distribusi dan kemudahan akses bagi masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kelompok rentan.

Ke depan, pemerintah berencana meningkatkan produksi LPG domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi nasional dan memastikan ketersediaan LPG bagi masyarakat.

sumber: suara.com, bbc.com, megapolitan.kompas.com, tempo.co

Leave a Reply